Laguboti||metroindonesianewstv.com Kebijakan pembatasan jam bertamu di SMK Negeri 1 Laguboti yang hanya dibuka pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB memicu keprihatinan publik. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, media menilai aturan tersebut berpotensi menghambat keterbukaan informasi dan memperberat akses orang tua serta masyarakat ke sekolah.senin(27/7/26)
Dalam praktik pelayanan publik pada umumnya, jam kerja produktif dimulai sejak pagi. Menempatkan jam penerimaan tamu di akhir jam operasional sekolah dinilai kurang efektif. Pada pukul 14.00-16.00, fokus tenaga pendidik dan kependidikan umumnya sudah menurun setelah aktivitas belajar mengajar seharian. Di sisi lain, banyak orang tua yang harus meninggalkan pekerjaan di siang hari untuk menyesuaikan jadwal tersebut.
“Kami tidak mempersoalkan hak sekolah untuk mengatur. Tapi sekolah negeri dibiayai negara dan mengemban amanat publik. Maka keterbukaan akses adalah keharusan, bukan pilihan,” ujar [Nama Juru Bicara/Jurnalis Media] dalam refleksi yang disampaikan hari ini.
*Tiga poin kritis yang disorot:*
1. *Dampak praktis*: Kebijakan menyulitkan orang tua yang bekerja dan memperlambat penyelesaian urusan administrasi yang seharusnya bisa ditindaklanjuti di pagi hari.
2. *Standar kewajaran*: Jam di bawah pukul 10.00 dikenal sebagai “golden hours” birokrasi. Pembatasan hingga sore hari berpotensi memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan.
3. *Kejelasan kebijakan*: Belum diketahui apakah aturan ini inisiatif SMK N 1 Laguboti saja atau merupakan arahan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Toba. Publik berhak mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang melatarbelakanginya.
Media mendorong agar manajemen SMK N 1 Laguboti, pimpinan SMA/SMK se-Kabupaten Toba, dan Cabdis Pendidikan segera membuka ruang dialog. Klarifikasi terbuka diperlukan agar tidak muncul prasangka terkait motif pembatasan tersebut.
“Kami berharap ekosistem pendidikan di Toba tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjadi teladan dalam keterbukaan, responsivitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan,” tutupnya.
Media juga menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Misalnya dengan membuka kanal komunikasi alternatif di masyarakat
Junaidi sinambela/wakil pimred